100+ Tahun
Sejarah perkreditan rakyat berkembang sejak abad ke-19 di Indonesia

Perjalanan PERBARINDO tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Berawal sejak abad ke-19 pada masa kolonial Belanda, lembaga perkreditan rakyat hadir melalui Lumbung Desa, Bank Desa, dan Bank Tani untuk membantu masyarakat kecil terhindar dari praktik rentenir.
Perkembangan BPR semakin pesat setelah pemerintah mengeluarkan Pakto 88 dan Undang-Undang Perbankan yang menetapkan BPR sebagai bagian resmi dari sistem perbankan nasional. Sejak saat itu, BPR tumbuh di berbagai daerah sebagai lembaga keuangan yang fokus mendukung UMKM, pedagang pasar, petani, dan masyarakat pedesaan.
Seiring berkembangnya BPR di seluruh Indonesia, dibentuklah organisasi federasi bernama Federasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (FERBARI) melalui Musyawarah Nasional I pada 3 Agustus 1984 di Bandung. Sebelumnya, organisasi ini bernama BKSP-BAPI yang didirikan pada 29 Juni 1981 di Pandaan, Jawa Timur.
Pada tanggal 24 Januari 1995, organisasi tersebut resmi berubah menjadi PERBARINDO sebagai satu-satunya wadah asosiasi nasional BPR di Indonesia yang independen dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.
Saat ini, PERBARINDO membawahi sembilan komisariat, yaitu DPK Bekasi Barat, DPK Bekasi Timur, DPK Bogor, DPK Ciledug, DPK Depok, DPK DKI Jaya, DPK Pondok Gede, DPK Serang, dan DPK Tangerang, yang bersama-sama berperan dalam memperkuat industri BPR, mendukung inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan kerakyatan di Indonesia.

Sejarah perkreditan rakyat berkembang sejak abad ke-19 di Indonesia
Tonggak penguatan dan pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia

Terwujudnya Perbarindo yang aspiratif, sehat dan bermanfaat serta mampu menjadi mitra strategis bagi para pemangku kepentingan dalam memperjuangkan industri BPR/BPRS.
Komitmen nyata dalam pemberdayaan anggota BPR/BPRS, penguatan tata kelola, dan kontribusi bagi inklusi keuangan nasional di wilayah DPD DKI Jaya & Sekitarnya.
Memberikan Jasa Konsultasi Hukum dan Perbankan Secara Gratis di Rumah DPD Perbarindo DKI Jaya untuk melindungi kepentingan anggota.
Layanan AnggotaMemberikan pendidikan / pelatihan gratis untuk seluruh anggota Komisariat minimal 6 (enam) bulan sekali secara komprehensif.
Rutin Tiap SemesterMenyelenggarakan seminar yang berhubungan dengan kondisi iklim bisnis yang ada dan sosialisasi peraturan-peraturan yang berlaku minimal setahun sekali.
Agenda TahunanMenyediakan sarana promosi gratis melalui media sosial (podcast) resmi organisasi untuk memperkenalkan keunggulan produk dan profil anggota.
Media & PublikasiMelakukan koordinasi proaktif dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait ketentuan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan operasional BPR.
Otoritas & RegulatorMengalokasikan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang akan diserahkan pelaksanaannya langsung kepada masing-masing Komisariat.
Pemberdayaan WilayahMengadakan sesi berbagi pengalaman dari BPR berprestasi perwakilan masing-masing Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk inspirasi pertumbuhan.
Best PracticesMenyelenggarakan bazar / pesta rakyat yg melibatkan komisariat di wilayahnya masing-masing dengan mengikutsertakan para nasabah binaan BPR minimal setahun sekali.
Dukungan UMKMMembangun sinergi dan jaringan kerjasama kokoh antar BPR di seluruh wilayah DPD DKI Jaya & Sekitarnya guna memperkuat ketahanan likuiditas dan bisnis.
Kolaborasi KolektifMelakukan pendidikan minimal 3 bulan sekali dimana pelaksanaannya melibatkan anggota Komisariat secara aktif baik sebagai penyelenggara maupun fasilitator pelatihan.
TriwulananMenyelenggarakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan bersama masyarakat secara berkelanjutan minimal setahun sekali mendukung program nasional OJK.
Kontribusi Publik