Munas XII Perbarindo: Menyatukan Langkah, Menata Masa Depan BPR dan BPRS

Jakarta, 19 Oktober 2026 – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII sekaligus Seminar Nasional di Jakarta pada Senin (19/10/2026). Seminar ini membahas penguatan peran BPR dan BPRS sebagai mitra strategis UMKM dan upaya memperbesar kontribusi industri bagi perekonomian nasional.

Sebanyak 498 peserta hadir. Mereka adalah jajaran pengurus dan pengawas Perbarindo dari tingkat pusat, daerah, hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dihadiri Pimpinan Regulator

Sejumlah pejabat lembaga negara turut hadir:

• Dian Ediana Rae, Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK
• Doddy Zulverdi, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank
• Budi Joyo Santoso, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Forum Tertinggi Organisasi

Ketua DPD Perbarindo DKI Jakarta, Henry Palthy, menyebut Munas XII sebagai momentum untuk menentukan arah organisasi, memperkuat kebersamaan anggota, dan membangun sinergi di seluruh industri.

Ketua Umum Perbarindo periode 2022–2026, Tedy Alamsyah, menegaskan bahwa Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi asosiasi. Menurutnya, Perbarindo adalah satu-satunya wadah advokasi industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis regulator.

Munas XII memiliki empat agenda utama:

1. Penetapan dan peninjauan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) asosiasi
2. Pengesahan program umum organisasi
3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat (DPP)
4. Pemilihan Ketua Umum DPP serta penetapan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian periode 2026–2030

Capaian Kepengurusan 2022–2026

Selama empat tahun terakhir, kepengurusan DPP mencatat beberapa capaian penting. Di antaranya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan pemerintah, sertifikasi keamanan informasi ISO 27001, dan bertambahnya jumlah SDM BPR/BPRS yang tersertifikasi. DPP juga terus mendorong agar kebijakan regulator semakin sesuai dengan kebutuhan industri.

Regulasi Perlu Disesuaikan dengan Karakter BPR

Meski kinerjanya positif, industri masih menghadapi pekerjaan rumah besar: penguatan tata kelola, regulasi yang lebih fleksibel, dan percepatan transformasi digital. Tedy berharap OJK membuka ruang relaksasi pada sejumlah ketentuan.

Ia menjelaskan bahwa setiap jenis bank punya kebutuhan yang berbeda. Bank BUMN berfokus pada digitalisasi, sementara BPD menitikberatkan tata kelola dan digitalisasi. Karena itu, satu aturan yang sama tidak bisa diterapkan untuk semua jenis bank.

Hal ini terutama terasa pada segmen usaha mikro dan kecil yang dilayani BPR. Banyak pelaku usahanya memulai bisnis karena kebutuhan, bukan karena melihat peluang. Pemilik biasanya mengurus hampir semua operasional sendiri, keuangan usaha dan rumah tangga sering tercampur, dan guncangan kecil saja bisa langsung memengaruhi kemampuan membayar pinjaman.

Untuk itu, Tedy mengajak semua pihak memakai pendekatan listen and design: mendengar kebutuhan nyata di lapangan, lalu merancang ulang model layanan BPR dan BPRS kepada usaha mikro dan kecil. Ia juga mendorong kesamaan visi antara industri dan regulator dalam menyusun peta jalan industri ke depan.

Beberapa catatan sebelum diposting:

• Hasil pemilihan Ketua Umum 2026–2030 belum ada di sumber aslinya. Kalau hasilnya sudah ada, sebaiknya ditambahkan karena itu informasi paling penting untuk pembaca di situs Perbarindo.
• Saya tidak memakai kutipan langsung (tanda kutip). Semua pernyataan ditulis sebagai kalimat tidak langsung karena saya tidak punya ucapan persisnya. Kalau tim Perbarindo punya transkrip atau rilis resmi, kutipan asli dari Pak Tedy atau Pak Henry akan membuat beritanya lebih hidup.
• Cantumkan sumber di akhir berita, misalnya “Sumber data: CNBC Indonesia”. Ini praktik yang baik, apalagi data kinerja industri di atas diambil dari berita tersebut.

Sumber: CNBC Indonesia – Perbarindo Gelar Munas XII, Ungkap Arah Industri BPR-BPRS