Hadapi KUHP Baru, Perbarindo DKI Ajak BPR dan BPRS Benahi Tata Kelola dan Kepatuhan
Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko fraud, keamanan siber, pengendalian akses sistem, dan program anti pencucian uang.
Jakarta – DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Jakarta pada Kamis (25/6/2026). Acara diawali seminar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan dampaknya bagi industri BPR dan BPRS.
KUHP Juga Menyangkut Operasional Bank
Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya, Henry Palthy, mengajak BPR dan BPRS memperkuat tata kelola dan kepatuhan agar siap menghadapi risiko hukum di bawah KUHP baru. Ia menegaskan bahwa KUHP tidak hanya urusan praktisi hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perbankan.
Menurut Henry, tata kelola yang lemah memperbesar risiko hukum bagi pemilik maupun pengelola bank, dan keduanya bisa terjerat KUHP. Karena itu, BPR dan BPRS yang tidak dikelola dengan baik akan menghadapi risiko yang sangat besar.
Seminar ini bertujuan memaparkan arah kebijakan KUHP baru, menghimpun pandangan akademisi dan praktisi, merumuskan strategi adaptasi operasional, serta memperkuat prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang transparan. Henry berharap kegiatan ini memberi manfaat nyata, meningkatkan integritas, dan ikut membangun sektor perbankan yang lebih tangguh.
Kondisi Industri dan Pelanggaran yang Perlu Diwaspadai
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, memaparkan kondisi industri BPR per Desember 2025:
- Penyaluran kredit: Rp156,29 triliun
- Dana pihak ketiga: Rp148,44 triliun
- Rasio kredit bermasalah (NPL): 11,83%
- Pertumbuhan modal: 28,95%
Dengan kondisi tersebut, menurut Tedy, BPR dan BPRS perlu memperkuat manajemen risiko kredit, menjaga likuiditas dan permodalan tetap sehat, serta meningkatkan pengawasan.
Ia juga menyebut sejumlah pelanggaran yang perlu diwaspadai:
- Kredit fiktif
- Setoran tabungan atau deposito yang tidak dicatat saat pembukaan rekening
- Angsuran pinjaman yang tidak disetorkan ke bank
- Penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah
- Penerimaan imbalan dalam pemberian kredit
Sebagai langkah pencegahan, Tedy mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko fraud, keamanan siber, pengendalian akses sistem, dan program anti pencucian uang.
Korporasi Kini Bisa Dipidana
Ahli hukum pidana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Beniharmoni Harefa, menjelaskan bahwa KUHP baru yang berlaku mulai 2026 dirancang untuk berjalan bersama UU Perbankan dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perubahan paling mendasar adalah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.
Beniharmoni mengingatkan pelaku industri BPR agar menghindari manipulasi, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Kelalaian dalam hal ini dapat dijerat Pasal 391–392 KUHP serta Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun disertai denda.
Melalui Rakerda II ini, Perbarindo DKI berharap BPR dan BPRS dapat beradaptasi dengan KUHP baru melalui tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian yang lebih kuat.
Sumber: ANTARA – KUHP baru, Perbarindo DKI dorong BPR perkuat tata kelola-kepatuhan